ARUSJABAR.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersiap merampingkan struktur birokrasi dengan merestrukturisasi dan menggabungkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan kebijakan itu ditempuh untuk menekan belanja rutin sekaligus memperbesar porsi anggaran pembangunan dan pelayanan publik.
Dedi menyebut struktur pemerintahan ke depan harus lebih sederhana, tetapi tetap mampu menjalankan banyak fungsi. Efisiensi menjadi alasan utama di balik rencana tersebut.
“Ya, efisiensi. Agar strukturnya sedikit tapi fungsinya banyak,” ujar Dedi Mulyadi seusai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat, Jumat, 11 September 2026.
Menurut Dedi, penggabungan OPD akan berdampak langsung terhadap biaya operasional pemerintahan. Belanja yang selama ini digunakan untuk kebutuhan rutin, seperti operasional kantor, perjalanan dinas, hingga pengadaan alat tulis kantor (ATK), dinilai dapat ditekan.
Penghematan itu, kata dia, akan dialihkan untuk membiayai program yang manfaatnya lebih langsung dirasakan masyarakat.
“Nanti kalau disatukan, maka alokasi-alokasi pembiayaan Provinsi Jawa Barat akan lebih besar untuk kepentingan pembangunan, terutama layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” kata Dedi.
