ARUSJABAR.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersiap merampingkan struktur birokrasi dengan merestrukturisasi dan menggabungkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan kebijakan itu ditempuh untuk menekan belanja rutin sekaligus memperbesar porsi anggaran pembangunan dan pelayanan publik.
Dedi menyebut struktur pemerintahan ke depan harus lebih sederhana, tetapi tetap mampu menjalankan banyak fungsi. Efisiensi menjadi alasan utama di balik rencana tersebut.
“Ya, efisiensi. Agar strukturnya sedikit tapi fungsinya banyak,” ujar Dedi Mulyadi seusai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat, Jumat, 11 September 2026.
Menurut Dedi, penggabungan OPD akan berdampak langsung terhadap biaya operasional pemerintahan. Belanja yang selama ini digunakan untuk kebutuhan rutin, seperti operasional kantor, perjalanan dinas, hingga pengadaan alat tulis kantor (ATK), dinilai dapat ditekan.
Penghematan itu, kata dia, akan dialihkan untuk membiayai program yang manfaatnya lebih langsung dirasakan masyarakat.
“Nanti kalau disatukan, maka alokasi-alokasi pembiayaan Provinsi Jawa Barat akan lebih besar untuk kepentingan pembangunan, terutama layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” kata Dedi.
Sejumlah skema penggabungan OPD telah dipaparkan pemerintah provinsi. Salah satunya adalah menggabungkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Langkah ini diarahkan untuk menyatukan fungsi perencanaan dengan kajian dan pengembangan kebijakan.
Penyesuaian juga direncanakan pada sektor lingkungan dan tata ruang. Dinas Lingkungan Hidup akan mendapat tambahan unsur tata ruang dalam struktur barunya.
Di sektor ekonomi, Dinas Koperasi diwacanakan disatukan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pemerintah berharap penggabungan tersebut membuat kebijakan pengembangan koperasi, industri, dan perdagangan lebih terintegrasi.
Sementara itu, urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan, dan pencatatan sipil juga masuk dalam rencana restrukturisasi. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) diwacanakan digabung dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Penggabungan dengan skala lebih besar juga disiapkan pada sektor pekerjaan umum. Dinas Sumber Daya Air akan disatukan dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya air, jalan, dan penataan ruang berada dalam struktur yang lebih terintegrasi.
Adapun sektor pariwisata, kebudayaan, pemuda, dan olahraga juga masuk dalam skema perampingan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diwacanakan digabung dengan Dinas Pemuda dan Olahraga.
Rencana tersebut akan berkaitan dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat. Pemerintah provinsi menargetkan struktur baru mulai berlaku pada tahun depan.
Dedi mengatakan penerapan restrukturisasi akan mengikuti proses penyusunan anggaran untuk tahun berikutnya. “Nanti berlakunya anggaran tahun depan,” ujarnya.
Perampingan OPD menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengubah komposisi belanja. Tantangannya adalah memastikan penggabungan organisasi tidak mengurangi kualitas layanan atau menimbulkan tumpang tindih kewenangan baru.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini perlu memastikan desain kelembagaan tersebut tetap memenuhi kebutuhan pelayanan publik. Efisiensi, pada akhirnya, bukan sekadar memangkas jumlah organisasi, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. (Yan AS)
