ARUSJABAR.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Barat batal menarik pinjaman daerah senilai Rp3,4 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) akibat terganjal rekomendasi Kementerian Dalam Negeri. Meski demikian, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjamin pengerjaan seluruh proyek infrastruktur dasar publik tetap digenjot 100 persen hingga akhir tahun.
Untuk menutupi celah pembiayaan, Pemprov Jabar menyaring ulang belanja daerah. Anggaran program yang dinilai tidak mendesak resmi digeser ke tahun anggaran 2027, sementara belanja langsung untuk rakyat tetap diprioritaskan.
”Infrastruktur tidak digeser, tetap dilaksanakan sekarang. Belanja-belanja lain yang menurut kami tidak urgen, itu digeser tahun depan,” ujar Dedi saat ditemui di Gedung Pakuan, Bandung, Jumat, 23 Oktober 2026.
Mantan Bupati Purwakarta itu bergeming atas kegagalan meraih pinjaman dari PT SMI. Ia mengklaim sejak awal pembiayaan utang bukan tumpuan utama pembangunan di Jawa Barat.
”Sebenarnya bukan hanya persoalan SMI tidak setuju, kita juga tidak begitu berfokus. Kan saya menyampaikan berulang-ulang, belum tentu pinjam. Dan sekarang kita tidak pinjam,” kata Dedi.
Namun, strategi ini bukan tanpa konsekuensi. Dedi mengakui pembatalan pinjaman memicu skema tunda bayar pada pelunasan sejumlah paket pekerjaan fisik tahun 2026 ke tahun anggaran berikutnya. Menurut dia, pilihan ini jauh lebih rasional dibanding membebankan bunga utang jangka panjang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar.
