”Kepala Bappeda harus menjadi penjaga APBD, mengingatkan Sekda dan kepala daerah agar standar layanan dasar itu benar-benar diperhatikan. Bila ada alokasi anggaran yang belum sesuai kebutuhan, Bappeda harus berani memberikan masukan dan koreksi,” tegasnya.
Tuntutan presisi ini kian krusial di tengah himpitan ruang fiskal. Kepala Bappeda Jabar Dedi Mulyadi mengakui, ketergantungan APBD pada dana transfer pusat memaksa daerah memutar otak agar program strategis tak mangkrak.
”Ujung-ujungnya adalah penganggaran. Forum ini menjadi ruang untuk menyinergikan kebijakan pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2026 sekaligus persiapan tahun 2027,” kata Dedi.
Konsolidasi ini menjadi taruhan Pemprov Jabar untuk memastikan rantai perencanaan hingga penganggaran tak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan terkunci rapat demi pelayanan publik yang terukur. (Yan AS)
