ARUSJABAR.COM — Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat menarik pinjaman daerah sebesar Rp3,4 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) masih menggantung. Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat kini menanti hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026.
​Evaluasi dari pemerintah pusat tersebut diproyeksikan menjadi penentu arah kebijakan fiskal Jawa Barat. Catatan Kemendagri akan memetakan apakah skema utang tersebut realistis untuk mengeksekusi program prioritas atau justru memerlukan penyesuaian ulang.
​Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, mengonfirmasi bahwa dokumen evaluasi dari Kemendagri belum diterima hingga Selasa, 6 Oktober 2026. Namun, merujuk koordinasi dengan Sekretaris Daerah Jawa Barat, hasil evaluasi ditargetkan rampung dalam pekan ini.
​”Belum. Evaluasi Kemendagri belum keluar, tapi tadi Pak Sekda sampaikan mudah-mudahan minggu ini. Minggu ini setelah keluar tentunya akan dibahas kembali oleh Banggar beserta TAPD,” kata Ono di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Selasa, 6 Oktober 2026.
​Setelah dokumen resmi diterbitkan pusat, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dijadwalkan langsung menggelar rapat pembahasan lanjutan. Legislatif berharap Kemendagri menyertakan analisis mendalam terkait opsi pembiayaan melalui fasilitas pinjaman daerah tersebut.
​”Mudah-mudahan Kemendagri memberikan catatan secara khusus ya terkait dengan opsi pembiayaan dari pinjaman daerah tersebut,” ujar Ono menambahkan.
