Kebijakan perluasan jaminan ini sekaligus menandai pergeseran pola penanganan masalah sosial-kesehatan di Jawa Barat. Dedi menekankan, pola lama yang mengandalkan aduan langsung atau respons reaktif saat kasus viral tidak lagi memadai untuk melayani puluhan juta warga Jawa Barat.
Mantan Bupati Purwakarta yang akrab disapa KDM itu menginstruksikan pemerintah kabupaten dan kota untuk membangun sistem pemantauan dini (early warning system). Pemerintah daerah diminta aktif menapis laporan dari masyarakat maupun dinamika di media sosial agar krisis kesehatan warga dapat dieksekusi secara cepat tanpa menunggu instruksi gubernur. (Yan AS)
