ARUSJABAR.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menjalin kerja sama dengan 86 rumah sakit untuk memperluas cakupan jaminan dan jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kebijakan ini memastikan pasien yang pengobatannya tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan maupun asuransi kesehatan lainnya tetap mendapatkan penanganan medis dengan skema pembiayaan layanan setingkat kelas 3.
Langkah ini diambil guna memangkas hambatan administratif yang selama ini acap menguji akses layanan medis warga, termasuk bagi pasien yang berada di luar wilayah domisili administrasinya. Jaringan fasilitas kesehatan yang disiagakan mencakup 7 rumah sakit milik Pemprov Jabar serta 79 rumah sakit daerah dan rujukan lainnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa intervensi pemerintah dalam sektor kesehatan merupakan kewajiban mutlak. “Negara harus hadir ketika rakyat mengalami kesusahan. Kita tidak boleh membiarkan rakyat kita dalam keadaan susah, sedangkan kita seolah-olah tidak tahu,” ujar Dedi, Sabtu, 10 Oktober 2026.
Jaringan pelayanan ini tidak hanya mengandalkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, tetapi juga merambah rumah sakit rujukan nasional dan pusat spesialis di Jakarta dan Bandung.
Beberapa fasilitas utama yang masuk dalam skema kerja sama ini meliputi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, RSPAD Gatot Soebroto, RS Kanker Dharmais, RS Heart & Vascular Harapan Kita, RSUP dr. Hasan Sadikin, hingga RS Khusus Ginjal Ny. R.A. Habibie.
Di tingkat daerah, seluruh RSUD utama hingga rumah sakit tipe regional—seperti RSUD Welas Asih, RSUD Bayu Asih Purwakarta, RSUD Syamsudin SH Sukabumi, RSUD dr. Slamet Garut, hingga jajaran RSUD Bedas di Kabupaten Bandung—diintegrasikan untuk menampung rujukan warga secara merata.
