Beberapa indikator ekonomi utama yang menjadi sorotan di antaranya adalah tingkat konsumsi masyarakat, nilai investasi, aktivitas perdagangan, hingga efektivitas pengeluaran pemerintah.
“Kalau ekonomi daerah buruk, implikasinya investasi rendah, ekspor-impor rendah, tingkat konsumsi masyarakat rendah. Maka Asisten Ekbang menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Dorong Sistem Pemerintahan Berbasis Data (Sada Jabar)
Selain masalah ekonomi, Herman juga mendorong transformasi pola kerja birokrasi agar berorientasi pada administering process—memastikan kebijakan diterjemahkan menjadi pelayanan dan tindakan nyata yang efektif. Ia menekankan bahwa pergantian kepemimpinan politik tidak boleh menghentikan roda pelayanan publik.
“Yang kita butuhkan adalah pemerintahan yang sistemik. Pemerintahan berganti, tetapi the show must go on. Pemerintahan harus tetap efektif,” katanya.
Sebagai solusinya, Pemprov Jabar memperkenalkan platform Satu Data Jawa Barat (Sada Jabar). Melalui platform ini, tata kelola data diperkuat menggunakan pendekatan by name by address. Dengan demikian, berbagai persoalan krusial seperti kemiskinan, anak tidak sekolah (ATS), ibu hamil kekurangan energi kronis, hingga stunting dapat dipetakan secara akurat sampai tingkat wilayah terkecil.
“Bicara kemiskinan, kita punya data by name by address. Bicara anak tidak sekolah ada datanya. Bicara ibu hamil yang kekurangan energi kronis, ada datanya. Jadi camat tinggal membuka dashboard, mengetahui jumlahnya, mengetahui siapa dan di mana,” jelas Herman.
