Di tengah kejar tayang target, Pemprov Jawa Barat mengklaim tetap memperketat pengawasan. Herman Suryatman menegaskan transparansi menjadi harga mati. Saat meninjau Subang, ia memantau langsung proses “tender rakyat” guna memastikan dana Rp20 juta per unit utuh sampai ke masyarakat tanpa potongan.
Hingga awal Oktober 2026, realisasi pembenahan Rutilahu di Jawa Barat baru menembus 13.432 unit. Ini berarti masih ada sekitar 35.867 unit rumah yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari tiga bulan menjelang penutupan tahun anggaran.
Guna memperkuat daya dobrak penyediaan hunian layak, pemerintah juga menyuntikkan skema pembiayaan pendukung. Melalui Kredit Program Perumahan (KPP), penyaluran dana telah mencapai Rp115 miliar untuk 208 debitur. Integrasi antara dana hibah stimulus dan akses kredit murah ini diharapkan menjadi penawar dahaga atas krisis hunian layak di Jawa Barat. (Yan AS)
