”Majalengka sekarang justru yang banyak, yang kemarin tertibkan dalam malam ini 18 titik, ya mungkin Majalengka sekitar 40 yang dalam dua hari ini ditertibkan,” ujar Dedi.
Melalui pengambilalihan aset ini, Pemprov Jabar berupaya membidik dua target sekaligus: memulihkan fungsi ekologis kawasan dan menyelamatkan perut warga terdampak. Pemerintah memastikan warga yang sebelumnya menggantungkan hidup dari pengerukan tanah tidak akan kehilangan mata pencaharian setelah tambang ditutup.
Lahan-lahan yang telah dibeli negara tersebut akan langsung ditanami berbagai jenis pepohonan. Masyarakat setempat bakal direkrut sebagai tenaga penanam sekaligus pemelihara pohon untuk memastikan program penghijauan berjalan berkelanjutan.
Pendekatan ini menandai pergeseran strategi penanganan kerusakan lingkungan di Jawa Barat. Penegakan hukum tidak lagi berdiri sendiri sebagai instrumen represif, melainkan dipadukan dengan solusi penguasaan lahan dan penyediaan lapangan kerja hijau bagi masyarakat lokal.
Dengan menyentuh langsung akar persoalan pada aspek kepemilikan lahan dan ekonomi warga, pemerintah berharap praktik tambang ilegal dapat berhenti permanen tanpa memicu gejolak sosial di akar rumput. ***



















