Untuk memastikan rantai pasok MBG berjalan sesuai standar gizi dan keamanan pangan, BGN tidak serta-merta membuka akses bebas. Setiap pedagang pasar maupun produsen pangan wajib melewati proses kurasi ketat sebelum resmi terdaftar di aplikasi Loka MBG.
Proses verifikasi tersebut mencakup pendataan profil pedagang, kejelasan lokasi lapak atau pasar, hingga jenis komoditas yang dijual. Selain aspek administratif, BGN mensyaratkan jaminan mutu, kualitas bahan pangan, serta kepastian kuantitas pasokan yang dapat dipertanggungjawabkan secara berkelanjutan.
Di luar urusan teknis pengadaan, Sudaryono menyatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya merawat keberlangsungan pasar rakyat, termasuk melalui dorongan renovasi dan revitalisasi fisik pasar. Ia mengaku memiliki kedekatan historis dan tanggung jawab moral terhadap nasib pedagang pasar tradisional.
Sebelum menduduki jabatan birokrasi dan pemerintahan, karier politik Sudaryono bermula saat ia menakhodai APPSI sebagai Ketua Umum. Dukungan jaringan pedagang, khususnya dari wilayah Jawa Barat, disebutnya menjadi pijakan awal perjalanan politiknya hingga memimpin BGN saat ini.
”APPSI penting bagi saya pribadi karena karier politik saya dimulai dari menjadi Ketua Umum APPSI. Jawa Barat adalah pendukung yang mencalonkan saya waktu itu hingga sampai di tahap ini,” tuturnya.
Menurut dia, APPSI selama ini berperan aktif mengadvokasi berbagai persoalan yang membelit pedagang tradisional di daerah, mulai dari sengketa hukum, gugatan pengelolaan, hingga ancaman penggusuran lahan pasar. Pendampingan tersebut dinilai mulai membuahkan hasil dalam melindungi ruang hidup pedagang kecil.



















