”Terutama orang tua dan masyarakat yang belum begitu memahami teknologi elektronik, harus diberikan wawasan dan sosialisasi sejak sekarang,” ujarnya.
Untuk menyiasati kendala tersebut, Ceng Malki mendorong pelibatan struktur pemerintahan paling bawah. Perangkat desa, ketua rukun tetangga (RT), hingga rukun warga (RW) diminta turun tangan menjadi agen informasi agar sosialisasi teknis pemungutan suara digital menjangkau seluruh lapisan pemilih.
Sosialisasi perdana ini menyasar 148 desa di Kabupaten Garut yang diproyeksikan menggelar Pilkades serentak pada 2027. Selain ke-148 desa definitif tersebut, DPRD Jawa Barat juga menyoroti nasib 22 desa baru hasil pemekaran. Ceng Malki berharap proses administrasi ke-22 desa pemekaran itu segera rampung sehingga warga di wilayah tersebut tidak kehilangan hak pilih dan dapat ikut serta dalam kontestasi serentak mendatang.
Di sisi lain, keberhasilan transisi menuju Pilkades digital di Garut tidak hanya bergantung pada kesiapan pemilih. Ketersediaan infrastruktur pendukung—seperti kestabilan jaringan internet dan pasokan listrik di wilayah selatan Garut yang berkontur perbukitan—akan menjadi ujian nyata bagi pemerintah daerah sebelum sistem elektronik ini benar-benar diketuk palu pada 2027. (Yuyus)



















