Porsi terbesar diarahkan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk merevitalisasi ratusan sekolah—mulai jenjang PAUD hingga SMA dan PKBM—senilai Rp445 miliar, serta pengadaan ribuan panel interaktif digital seharga Rp242 miliar.
Sektor kesehatan kebagian jatah Rp175 miliar melalui Kementerian Kesehatan untuk pengadaan alat medis dan pembangunan gedung perawatan Central Medical Unit (CMU) berlantai empat di RSUD dr. Slamet pada 2027. Sisanya dialokasikan lewat Kementerian Agama sebesar Rp7,67 miliar untuk perbaikan madrasah dan alat tulis, serta bantuan logistik bencana dari BNPB senilai Rp500 juta.
“Tugas kami melakukan pemantauan dan pengawasan dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi agar manfaatnya benar-benar dirasakan warga,” ujar Achmad. Ia turut mendorong penambahan tiga hingga empat lokasi Sekolah Rakyat di Garut.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengakui daerahnya menanggung beban demografis dan geografis yang berat. Dengan luas 310.705 hektare—terluas ketiga di Jawa Barat—dan angka kelahiran mencapai 42.000 jiwa tahun ini, Garut masih berkutat dengan kerusakan infrastruktur dasar.
Meski data terbaru Badan Pusat Statistik mencatat IPM Garut merangkak naik menjadi 71,57, indikator pendidikan dan daya beli warga tetap tertinggal. Rata-rata lama sekolah warga Garut baru mencapai 7,98 tahun, sementara pengeluaran per kapita tertahan di angka Rp9,95 juta—di bawah rata-rata Jawa Barat yang menembus Rp13,6 juta.
Di sektor infrastruktur jalan, Syakur membeberkan terdapat 350 kilometer jalan kabupaten dan 1.339 kilometer jalan desa dalam kondisi rusak ringan hingga berat. Bantuan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah sebesar Rp39 miliar saat ini baru sanggup memperbaiki 6 kilometer ruas jalan.





















