ARUSJABAR.COM — Proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2027 memasuki babak penentuan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengklaim draf kenaikan upah telah rampung dan siap diumumkan, sementara kalangan buruh masih berupaya mendongkrak persentase acuan agar tak tertinggal jauh dari biaya hidup riil.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan formula penetapan upah telah final. Meski demikian, politikus yang karib disapa Kang Dedi itu masih enggan membuka besaran pasti yang bakal diketok.
“Sudah, sudah hampir selesai, tinggal diumumkan. Yang UMP sudah, ya nanti aja tunggu pengumuman. Ya, formula sesuai aturan pemerintah,” kata Dedi di Gedung Pakuan, Bandung, Kamis, 19 November 2026.
Pernyataan Dedi kontras dengan situasi di meja perundingan. Sehari sebelumnya, dalam rapat Dewan Pengupahan yang berlangsung hingga Rabu malam, 18 November 2026, perwakilan pemerintah dan serikat pekerja masih beradu argumen soal batas bawah pengupahan. Kedua pihak terpisah jarak sepuluh poin persentase dalam mematok standar upah tahun depan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajukan skema UMP 2027 di angka 70 persen dari nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Sebaliknya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Barat ngotot mendorong batas minimal berada di level 80 persen dari KHL.
Ketua KSPI Jawa Barat Dadan Sudiana menyatakan pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang mulai meninggalkan formulasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025. Pergeseran ke parameter KHL dinilai sebagai koreksi kebijakan yang tepat, kendati angkanya belum memuaskan kelompok pekerja.




















