“Usul pemerintah itu sudah mau mengacu kepada KHL. Acuannya sekarang 70 persen dari KHL. Jadi sekarang di angka tiga jutaan,” ujar Dadan pada Kamis, 19 November 2026.
Perubahan indikator pengupahan ini menjadi krusial lantaran lebarnya jurang antara upah berjalan dan kebutuhan riil di Jawa Barat. Sepanjang 2026, UMP Jawa Barat tertahan di angka Rp2,3 juta. Nilai tersebut terpaut hampir separuh dari standar KHL Jawa Barat yang menembus kisaran Rp4,248 juta.
Merujuk kalkulasi tersebut, usulan pemerintah sebesar 70 persen KHL akan membawa UMP Jawa Barat 2027 berada di kisaran Rp2,97 juta hingga Rp3 juta. Sementara jika tuntutan buruh di angka 80 persen disetujui, upah minimum provinsi tahun depan bakal terkerek ke level Rp3,39 juta.
Dadan menegaskan bahwa target akhir kaum buruh adalah pemenuhan 100 persen KHL di seluruh wilayah Jawa Barat. Namun, serikat pekerja bersikap realistis dengan menerima skema penyesuaian bertahap agar tidak memicu guncangan pada iklim investasi dan dunia usaha.
“Kita masih berharap Jawa Barat 100 persen KHL. Tapi, ini tidak mungkin karena bicara tahapan. Kami berharap tahun ini bisa 80 persen dulu,” kata Dadan.
Di sisi lain, Gubernur Dedi Mulyadi mengingatkan bahwa kenaikan upah pekerja tidak akan efektif jika tidak diimbangi dengan pengendalian harga di tingkat konsumen. Menurut dia, pemerintah daerah harus memastikan kenaikan pendapatan sejalan dengan peningkatan produktivitas kerja dan kelancaran distribusi bahan pokok.





















