Tanpa stabilitas pangan, kenaikan upah dikhawatirkan hanya akan habis terserap inflasi. “Agar kenaikan pendapatan pekerja tidak tergerus oleh lonjakan harga kebutuhan pokok di pasaran,” ujar Dedi Mulyadi.
Kini, keputusan final berada di tangan Dedi Mulyadi. Pengumuman resmi dalam waktu dekat akan menjawab apakah Pemprov Jawa Barat bergeming pada angka 70 persen KHL, atau bersedia melunak memenuhi tuntutan buruh demi memangkas ketimpangan upah di provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia tersebut. ***






















