ARUSJABAR.COM — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto kini diguncang konflik tata kelola. Ribuan mitra penyedia dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terancam bangkrut dan terlilit utang bank akibat perubahan kebijakan sepihak Badan Gizi Nasional (BGN).
Persoalan ini mencuat setelah BGN memberlakukan moratorium pembangunan dapur baru, penghentian sementara operasional (suspend), serta penghapusan skema insentif flat. Kebijakan tersebut membuat pendapatan para mitra anjlok, bahkan nihil, di saat cicilan kredit investasi infrastruktur dapur terus berjalan.
Divisi Kajian Pengurus Pusat (PP) Santri Pasundan, H. Taofiq Azmi Ali, menilai situasi ini memicu krisis finansial serius bagi pelaku usaha kecil yang telanjur menjaminkan aset dan mengambil kredit bank miliaran rupiah. Menurut dia, kondisi ini bertolak belakang dengan semangat pemerintah yang baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet bagi satu juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
”Krisis yang menimpa mitra MBG terasa ironis. Di satu sisi pemerintah berupaya mengembalikan akses permodalan masyarakat kecil melalui penghapusan piutang, di sisi lain mitra program strategis presiden justru terjerat utang baru akibat inkonsistensi aturan,” kata pria yang akrab disapa Abang itu dalam keterangannya, Rabu, 18 November 2026.
Data di lapangan mencatat, pada awal November 2026, lebih dari 6.000 unit SPPG terkena sanksi suspend berupa penghentian sementara operasional dan penahanan insentif. Beberapa unit bahkan ditutup permanen. Sanksi dijatuhkan akibat keterlambatan atau ketidaktertiban mitra dalam mengisi sistem aplikasi pelaporan digital BGN yang dinilai rumit dan berlapis.
Selain sanksi administratif, penyesuaian skema operasional dan efisiensi anggaran turut menekan arus kas pengelola dapur. Sejumlah mitra terpaksa memangkas jumlah tenaga kerja secara drastis. Akibatnya, beban kerja relawan di lapangan melonjak tak sebanding dengan jumlah personel. Di wilayah Jawa Barat dan Priangan Timur, ketimpangan ini telah memicu gelombang protes dari kalangan mitra maupun relawan dapur.




















