Di tengah tekanan finansial tersebut, para mitra juga menghadapi stigma negatif di ruang publik dan media sosial. Mereka kerap dilabeli sebagai “pemburu rente”, pihak yang hanya mencari keuntungan, hingga tudingan ekstrem seperti “maling berkedok gizi”.
Taofiq menyayangkan narasi yang seolah menjadikan mitra investor sebagai kambing hitam carut-marutnya pelaksanaan MBG. Ia menegaskan, mayoritas mitra adalah masyarakat yang beritikad baik menyukseskan program pemerintah dengan harapan imbal hasil yang logis sesuai janji awal BGN.
“Mereka bukan pemburu rente, melainkan warga yang menanamkan modal karena percaya pada kepastian skema yang ditawarkan negara,” ujarnya.
Buntut dari kerugian investasi yang tak kunjung mendapat kepastian ganti rugi, perlawanan hukum mulai bergulir. Asosiasi pengusaha seperti Paguyuban Mitra Jawa Barat (PMJB) telah menggelar unjuk rasa dan mengadukan persoalan ini ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Sementara itu, kelompok mitra di sejumlah daerah tengah merampungkan berkas gugatan perdata terhadap BGN ke pengadilan. Materi gugatan berfokus pada dugaan wanprestasi, konflik perubahan skema aturan secara sepihak, serta tuntutan ganti rugi yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.
Rentetan gugatan perdata ini menambah daftar panjang tantangan legitimasi BGN, yang sebelumnya juga sempat diterpa isu hukum terkait tata kelola awal program. Tanpa penyelesaian yang adil dan transparan bagi para investor dan relawan, perselisihan hukum ini berpotensi menghambat keberlanjutan distribusi gizi bagi masyarakat. ***




















