ARUSJABAR.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mulai memacu persiapan penerapan pemilihan kepala desa (Pilkades) berbasis digital di Kabupaten Garut. Langkah awal ditempuh melalui sosialisasi intensif kepada ratusan perwakilan desa sebelum pesta demokrasi serentak itu digelar pada 2027.
Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Aceng Malki, mengatakan percepatan pengenalan sistem pemungutan suara elektronik (e-voting) menjadi krusial. Menurut dia, edukasi sejak dini bertujuan mencegah kebingungan warga saat mekanisme pemungutan suara konvensional beralih ke perangkat digital.
”Kami dari Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan pihak terkait melakukan sosialisasi lebih awal agar masyarakat melalui perwakilannya di desa memahami sistem yang akan diberlakukan,” kata legislator yang akrab disapa Ceng Malki itu.
Transformasi ini akan mengubah total wajah pemungutan suara di tingkat desa. Surat suara kertas akan ditinggalkan sepenuhnya. Sebagai gantinya, panitia pemilihan akan menerapkan sistem elektronik dengan prinsip satu Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk satu suara. Mekanisme ini diklaim memangkas waktu pemungutan sekaligus mempercepat proses rekapitulasi secara real-time begitu bilik suara ditutup.
Ceng Malki menuturkan, penerapan e-voting di tingkat desa sebenarnya bukan eksperimen baru di Jawa Barat. Kabupaten Karawang dan Kabupaten Indramayu tercatat lebih dulu mengadopsi teknologi serupa dalam gelaran pemilihan kepala desa mereka. Pengalaman dua daerah tersebut menjadi rujukan bagi pemerintah provinsi dan legislatif dalam menyiapkan skema serupa di Garut.
Meski demikian, Ceng Malki menyoroti tantangan terbesar dari digitalisasi pemilu desa: kesenjangan literasi teknologi. Ia meminta dinas terkait dan perangkat desa memberikan perhatian khusus kepada kelompok pemilih lanjut usia serta warga di pelosok yang belum terbiasa mengoperasikan perangkat elektronik.



















