ARUSJABAR.COM — Kantor Staf Presiden (KSP) menyoroti ketertinggalan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Garut yang bertengger di posisi ke-26 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Untuk mendongkrak layanan dasar di kabupaten berpenduduk 2,94 juta jiwa ini, pemerintah pusat menyalurkan dukungan program prioritas senilai Rp 879 miliar hingga 2027.
Sorotan itu mengemuka saat Tim KSP menyambangi Gedung Pendopo Kabupaten Garut, Jumat, 20 November 2026. Dalam sambutannya secara daring, Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan Ariyo Windutomo membedah rapor merah pembangunan manusia Garut pada 2025 yang berada di angka 70,67—terpaut jauh dari rata-rata Jawa Barat sebesar 75,90.
Ariyo menilai rendahnya IPM Garut dipicu oleh macetnya pemerataan layanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan. Data KSP mencatat sedikitnya 16.000 hingga 19.000 anak di Garut tidak bersekolah. Di sektor kesehatan, angka kematian bayi menembus lebih dari 537 kasus.
“Pembangunan tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” kata Ariyo.
Ia juga menyinggung ketimpangan pembangunan di wilayah Garut Selatan serta tingginya risiko bencana alam.
Kepala Sekretariat KSP Achmad Tjachja Nugraha menegaskan, kucuran dana Rp879 miliar hingga 2027 menjadi bentuk intervensi konkret pemerintah pusat menjawab persoalan tersebut.





















