ARUSJABAR.COM — Kejaksaan Tinggi Jawa Barat resmi menahan Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, atas dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan serta anggota DPRD Indramayu periode 2022–2025. Mantan Ketua DPRD Indramayu tersebut dijebloskan ke Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung bersama mantan Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD, berinisial IH, pada Rabu, 21 Oktober 2026.
Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat kerugian negara akibat sengkarut anggaran ini mencapai Rp18,8 miliar.
Penyidikan bermula dari manuver Syaefudin pada September 2021 saat ia masih menduduki kursi Ketua DPRD. Ia diduga secara sepihak mematok kenaikan pagu anggaran tunjangan perumahan dan transportasi tahun 2022 tanpa dokumen analisis kebutuhan maupun kajian akademis. Kenaikan anggaran fantastis tersebut murni lahir dari keputusan sepihak, bukan hitungan terukur.
”Penentuan besaran tersebut dilakukan tanpa dokumen pendukung mengenai kebutuhan kenaikan anggaran dan sebelum dilaksanakannya penilaian ulang,” tegas Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya.
Akibat penetapan ugal-ugalan ini, tunjangan perumahan dipatok hingga Rp30 juta per bulan untuk posisi Ketua DPRD, Rp28,5 juta bagi Wakil Ketua, dan Rp27 juta untuk anggota. Sementara tunjangan transportasi dikerek hingga Rp25 juta per bulan untuk Ketua, Rp20 juta untuk Wakil Ketua, dan Rp17 juta untuk anggota dewan.
Penyidik menemukan modus janggal dalam penganggaran tersebut: penetapan angka mendahului analisis formal. Baru pada November 2021, Syaefudin memerintahkan IH melakukan penilaian formal demi melegitimasi angka tunjangan yang telah ditentukan sebelumnya.



















