Modus penyimpangan makin kentara pada penetapan anggaran tahun 2023. Meski Sekretariat DPRD telah melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Latief, Hanif dan Rekan untuk mengkaji nilai wajar tunjangan, hasilnya justru dimanipulasi. Sekretaris DPRD saat itu, AF, menyusun surat yang ditandatangani Syaefudin dengan menaikkan nilai tunjangan sebesar 15 persen di atas rekomendasi resmi KJPP.
Langkah ini diambil demi membebankan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 para wakil rakyat ke dalam APBD Indramayu. Padahal, kewajiban pajak penerimaan tunjangan secara hukum wajib ditanggung oleh masing-masing individu penerima.
”Kenaikan tersebut diduga dilakukan untuk mengakomodasi PPh Pasal 21, padahal pajak tersebut seharusnya menjadi beban penerima tunjangan,” ujar Nur.
Setelah menjalani pemeriksaan maraton selama enam jam, Syaefudin dan IH diputus ditahan selama 20 hari hingga 9 November 2026. Satu tersangka lainnya, AF, mangkir dari pemanggilan penahanan dengan menyertakan surat keterangan sakit akibat kecelakaan lalu lintas.
Atas perbuatannya, penyidik menjerat para tersangka dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta ancaman subsider Pasal 604 KUHP. ***




















