ARUSJABAR.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi mengerek Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 menjadi Rp3.000.000. Angka ini melompat Rp682.399 atau naik 29,44 persen dibandingkan UMP 2026 yang dipatok di level Rp2,31 juta.
Ketetapan tersebut disahkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.728-Kesra/2026 tentang UMP Jawa Barat Tahun 2027. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan langsung kebijakan ini dari kawasan pabrik tekstil Kwangduk Worldwide, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu, 21 November 2026.
“UMP 2027 Provinsi Jawa Barat itu ditetapkan sebesar Rp3.000.000. Berarti mengalami kenaikan Rp682.399 atau naik 29,44 persen,” kata Dedi yang hadir didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka.
Dedi menggarisbawahi bahwa patokan Rp 3 juta tersebut merupakan jaring pengaman atau batas bawah upah di tingkat provinsi. Kebijakan ini tidak akan mengubah peta pengupahan di kawasan-kawasan industri besar yang nilai Upah Minimum Kabupaten/Kotanya (UMK) sudah jauh melampaui angka tersebut.
Delapan daerah industri di Jawa Barat dipastikan kebal dari dampak langsung kenaikan UMP ini. Wilayah tersebut mencakup Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, serta Kota Bandung.
“Sekali lagi, batasan minimal upah di Provinsi Jawa Barat. Upah ini tidak akan ada arti bagi kawasan-kawasan tersebut, karena mereka upahnya sudah di atas Rp3.000.000,” ujar Dedi.






















