Sebaliknya, lonjakan nyaris 30 persen ini menjadi ujian berat bagi struktur biaya perusahaan di wilayah pinggiran dan daerah non-industri. Di satu sisi, kebijakan ini mendongkrak daya beli buruh, namun di sisi lain berpotensi menekan napas pengusaha di 11 kabupaten dan kota.
Daerah yang bakal merasakan dampak paling keras meliputi Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Cirebon, Kabupaten Garut, Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya.
Pemilihan kawasan pabrik tekstil sebagai panggung pengumuman menyiratkan pesan krusial. Industri padat karya seperti tekstil dan garmen merupakan penyerap tenaga kerja massal yang didominasi pekerja perempuan, namun paling rentan kolaps ketika beban upah melonjak tajam.
“Artinya dua hal ini akan terjadi, tetapi kita mengambil jalan tengah dengan sebuah harapan industri-industri di Jawa Barat tetap berkembang, dan terutama industri-industri tekstil yang melibatkan banyak orang dan pekerjanya rata-rata perempuan, ini masih bisa dipatuhi oleh para pengusaha,” ucap Dedi.
Dalam regulasi ketenagakerjaan nasional, UMP mengikat sebagai batas bawah mutlak. Pemerintah kabupaten dan kota dilarang menetapkan UMK di bawah standar UMP yang telah diteken gubernur. Artinya, daerah-daerah di bagian selatan dan timur Jawa Barat yang selama ini berkutat di kisaran Rp2,1 juta hingga Rp2,4 juta wajib menyesuaikan upah minimumnya ke angka Rp3 juta pada 2027.
Usai mengetok palu UMP, Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera beralih merumuskan Upah Minimum Provinsi Sektoral (UMPS) serta Upah Minimum Kabupaten/Kota Sektoral (UMKS).






















