ARUSJABAR.COM — Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2027 sebesar 29,44 persen menjadi Rp3 juta memicu paradoks ekonomi di tingkat kabupaten dan kota. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi kesejahteraan buruh, tetapi sekaligus menguji ketahanan arus kas pelaku usaha di wilayah berupah rendah.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengakui penerapan batas minimal upah tersebut tidak berdampak seragam di lapangan. Kesenjangan struktur industri antarwilayah membuat beban penyesuaian upah terpusat di daerah selatan dan timur Jawa Barat.
Di kawasan industri mapan seperti Bekasi, perekonomian ditopang oleh sektor berat dan padat modal—seperti elektronik dan otomotif. Sektor ini memiliki struktur permodalan yang lebih siap menyerap ongkos tenaga kerja tinggi.
“Sebaliknya, wilayah di bagian selatan dan timur Jabar seperti Indramayu, Majalengka, Kuningan, Garut, hingga Sukabumi masih sangat bergantung pada industri garmen dan alas kaki yang bersifat padat karya,” ujar Dedi di Cikalongwetan, Sabtu, 21 November 2026.
Berdasarkan pemetaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, standar upah baru yang naik Rp682.399 dari tahun sebelumnya itu nyaris tidak mengubah status quo di sentra industri utama. Sebanyak delapan daerah telah memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) eksisting di atas Rp3 juta.
Kedelapan wilayah tersebut meliputi Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung.






















