Situasi berbalik di 11 kabupaten dan kota dengan basis upah eksisting yang masih rendah. Daerah-daerah yang langsung terimbas lonjakan batas bawah provinsi ini mencakup Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya.
“Upah ini sangat berarti sebab bisa jadi menjadi kebahagiaan bagi para pegawai, tetapi bisa juga menjadi sesuatu yang sangat berat bagi pengusaha di wilayah tersebut. Artinya, dua hal ini akan terjadi,” kata Dedi.
Lonjakan beban upah yang mendekati 30 persen dalam satu tahun anggaran berisiko memukul daya tahan operasional perusahaan padat karya. Tanpa diimbangi peningkatan produktivitas pekerja dan daya serap pasar yang memadai, kebijakan ini rentan memicu gelombang efisiensi tenaga kerja.
Risiko lain yang membayangi adalah meningkatnya potensi pelanggaran kepatuhan pembayaran upah oleh perusahaan yang gagal menyesuaikan struktur biayanya.
Meski demikian, Dedi memandang ketimpangan struktur upah antarwilayah di Jawa Barat sebagai dua sisi mata uang bagi iklim investasi daerah. Menurut dia, perbedaan biaya tenaga kerja secara alami menciptakan zonasi investasi yang terukur.
Kawasan utara dan barat seperti Bekasi dan Karawang diarahkan tetap menjadi magnet bagi industri berteknologi tinggi dan padat modal. Sementara itu, wilayah selatan dan timur diposisikan sebagai kantong penyerapan tenaga kerja massal untuk industri manufaktur ringan.
“Dari sisi iklim investasi, sesungguhnya kondisi ini juga bermanfaat. Kita berusaha membangun keseimbangan itu melalui pendekatan UMP ini,” tutur Dedi. ***






















