Asep menilai Prabowo cenderung akomodatif dalam menghadapi perbedaan politik. Ia mencontohkan keterlibatan sejumlah kelompok yang sebelumnya berada di luar barisan pendukung pemerintah.
Menurut dia, pendekatan Prabowo berbeda ketika berhadapan dengan persoalan hukum. Presiden dinilai lebih mengandalkan instrumen penegakan hukum untuk menindak orang-orang yang dianggap bermasalah, termasuk mereka yang sebelumnya berada dekat dengan kekuasaan.
Ia mencontohkan penindakan terhadap pejabat yang pernah mendapatkan kepercayaan dan dukungan pemerintah. Bagi Asep, hal itu memperlihatkan bahwa kedekatan politik tidak otomatis menjamin seseorang terbebas dari proses hukum.
Asep juga menjelaskan kabinet besar Prabowo sebagai bagian dari strategi merajut persatuan nasional. Ia membandingkan pendekatan tersebut dengan Soekarno yang mengedepankan persatuan ideologi dan Soeharto yang membangun persatuan melalui institusi.
Prabowo, menurut dia, memilih merangkul berbagai unsur bangsa tanpa membatasi latar belakang organisasi maupun ideologi.
Meski begitu, Asep mengingatkan bahwa kekuatan konsolidasi politik tidak serta-merta menghilangkan ancaman keamanan. Justru, menurut dia, pemerintah perlu memastikan tidak ada penyalahgunaan akses dan kewenangan oleh orang-orang di dalam lingkaran kekuasaan.
Hingga pernyataan tersebut disampaikan, analisis Asep mengenai kemungkinan ancaman dari lingkaran dalam maupun dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam penyadapan masih merupakan pandangan pribadi. Dugaan itu membutuhkan bukti dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. ***
