ARUSJABAR.COM — Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menginstruksikan seluruh jajaran dinas pendidikan kabupaten dan kota untuk menghentikan praktik penelantaran hak pendidikan anak. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada lagi Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayah Jabar demi mengoptimalkan potensi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa penanganan anak belum sekolah, putus sekolah, maupun yang tidak melanjutkan pendidikan kini menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
”Kita akan pastikan tidak ada anak Jabar tidak sekolah, baik yang belum sekolah, putus sekolah, ataupun tidak melanjutkan. Semua anak Jabar harus sekolah,” kata Herman saat mewakili Gubernur Jawa Barat di Kota Bandung, Selasa, 10 November 2026.
Sebagai langkah konkret eksekusi teknis di lapangan, Pemdaprov Jabar telah mengumpulkan 27 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Pemerintah provinsi menyatakan siap memfasilitasi dan mendampingi proses pengentasan ATS secara menyeluruh hingga ke tingkat tapak.
Herman menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor yang solid—melibatkan jajaran kementerian, dinas pendidikan, camat, perangkat desa dan kelurahan, hingga relawan. Pendekatan edukatif langsung ke rumah-rumah warga menjadi instrumen utama untuk mengantisipasi persoalan ekonomi sosial, seperti anak yang berhenti sekolah karena membantu orang tua berdagang.
Dari sisi anggaran, Pemdaprov Jabar mendorong optimalisasi alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta mengharapkan dukungan pendampingan dan skema pendanaan berkelanjutan dari kementerian pusat melalui APBN. Penanganan agresif yang ditargetkan rampung dalam waktu lima tahun ke depan ini dinilai vital untuk mencetak sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing. (Yan AS)
