ARUSJABAR.COM — Dewan Pembina Pengurus Pusat (PP) Santri Pasundan, Dr. Ing H. Yusuf Sahroni, MSc, Phd, memenuhi undangan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) untuk menyodorkan peta jalan reformasi nasional.
Pertemuan kedua belah pihak menyoroti rapuhnya benteng politik dan keamanan negara akibat menguatnya cengkeraman pemilik modal serta belum tuntasnya pembenahan di tubuh institusi kepolisian.
Yusuf menilai, perjalanan demokrasi terbuka pascareformasi justru melahirkan ancaman baru bagi integrasi bangsa. Politik uang yang kian membudaya serta dominasi pemilik modal di kursi legislatif pelan-pelan menepi peran para ilmuwan, negarawan, dan elemen santri dalam menjaga aluan negara.
”Politik yang terlalu liberal hanya akan menggeser para ilmuwan, bangsawan, dan negarawan termasuk kaum santri untuk berperan menjaga negara,” kata Yusuf dalam pemaparannya di Kemenko Polkam, belum lama ini.
Cengkeraman Modal dan Ancaman Polarisasi
Sistem politik yang ada saat ini dinilai memicu persaingan tidak sehat yang memperlemah legitimasi dan benteng pertahanan persatuan. Sebagai jalan tengah, PP Santri Pasundan mendesak pemerintah memperketat syarat kualifikasi calon legislatif di tingkat daerah maupun pusat tanpa membunuh prinsip demokrasi.
Selain pembenahan regulasi, Yusuf mengingatkan bahaya laten polarisasi sosial-politik yang rentan dipicu oleh praktik politik kotor. Untuk mengantisipasi bentrok horizontal, ia mendorong tiga langkah preventif:
