Pendidikan Politik: Mengedukasi publik agar lebih rasional merespons perbedaan pendapat.
Penguatan Lembaga Demokrasi: Memfungsikan partai politik, media massa, dan LSM sebagai penyaring potensi konflik.
Kanal Dialog: Membuka ruang komunikasi lintas kelompok guna menjembatani perpecahan.
Bersihkan Polisi dari Bisnis, Amankan Data Negara
Tak hanya sektor politik, PP Santri Pasundan memberikan catatan tebal pada agenda reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Yusuf menegaskan transparansi dan akuntabilitas adalah syarat mutlak agar anggota kepolisian yang melanggar hukum bisa ditindak tegas.
Ia juga mendesak pembersihan total terhadap perwira atau anggota polisi yang masih bermain di ranah politik praktis maupun dunia bisnis.
Di sisi lain, perbincangan turut menyentuh kedaulatan teknologi (digital sovereignty). Yusuf menekankan pentingnya kontrol penuh negara atas infrastruktur, data, perangkat keras, dan perangkat lunak secara mandiri.
“Tanpa kedaulatan digital dan pengembangan industri teknologi domestik, Indonesia dinilai rentan menjadi sasaran eksploitasi asing di era siber,” tandas dia. ***
