ARUSJABAR.COM — Program Makan Bergizi Gratis (MBG), karpet merah prioritas utama Presiden Prabowo Subianto, sudah menguras anggaran Rp153,2 triliun hingga akhir September 2026. Dengan angka raksasa ini, program flagship pemerintah mencatat angka cakupan 57 juta penerima manfaat melalui 27.486 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh pelosok negeri.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara membeberkan realisasi anggaran jumbo tersebut sembari menyoroti sapu bersih tata kelola yang sedang digencarkan Badan Gizi Nasional (BGN). Menurut dia, pengawasan ketat dan pembersihan dapur penyedia menjadi syarat mutlak agar proyek ambisius ini tak melenceng dari standar keselamatan pangan.
“Khusus Makan Bergizi Gratis, menjangkau 57 juta penerima per akhir September. Realisasi anggaran Rp153,2 triliun, kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh BGN sehingga sekarang lebih tertib, pakai sertifikat, ada SPPG yang enggak bener ditutup,” ujar Suahasil.
Dapur Tak Layak Ditutup
Langkah radikal diisolasi BGN demi menggaransi mutu masakan. Lembaga ini mewajibkan seluruh unit dapur SPPG mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Hasilnya, BGN tanpa kompromi menutup dan menghentikan izin operasi 1.276 SPPG yang terbukti membandel dan gagal memenuhi standar kelayakan kebersihan tersebut.
Penutupan ribuan dapur bermasalah ini berjalan sejajar dengan pembenahan data penerima bantuan. BGN mendesain ulang skema pemetaan guna memastikan setiap porsi makanan mendarat presisi di tangan mereka yang berhak, memangkas potensi kebocoran sasaran yang rentan terjadi di lapangan.
Penetrasi Jalur Merah 3T
Di luar sapu bersih dapur bermasalah, pemerintah memacu ekspansi ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). BGN menambah 480 SPPG baru untuk menembus isolasi geografis, yang terdiri atas 211 SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG khusus di kawasan terpencil.
Seluruh infrastruktur pasokan gizi baru tersebut diproyeksikan mulai mengepul dan menyalurkan makanan secara serentak pada akhir Oktober 2026. Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembenahan manajemen serta pendaanaan penuh terhadap langkah-langkah penertiban yang dilakukan BGN. ***
