ARUSJABAR.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Barat memasang rambu darurat bagi laju industri properti. Di bawah kendali Gubernur Dedi Mulyadi, pemerintah resmi memperketat keran izin pembangunan perumahan. Proyek-proyek hunian yang nekat berdiri di kawasan rawan bencana kini diadang ketat demi memangkas risiko korban jiwa.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan, kebijakan moratorium ini bukan berarti mematikan industri properti secara total. Negara tetap membuka lebar pintu investasi perumahan, tetapi dengan saringan berlapis berbasis peta kerentanan wilayah. Zona-zona yang teridentifikasi rentan terhadap banjir dan longsor otomatis tertutup bagi ekspansi perumahan baru.
”Pak Gubernur menyampaikan bahwa bagi perumahan yang ada risiko banjir, ada risiko longsor jangan diberikan izin karena akan berdampak terhadap keselamatan masyarakat,” ujar Herman.
Sebagai instrumen pengendali, Gubernur Jabar telah menerbitkan surat edaran resmi kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota. Surat tersebut berfungsi sebagai kompas agar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tidak lagi dikompromikan demi kepentingan jangka pendek pengembang.
Kendati demikian, Pemprov Jabar tetap mendelegasikan kewenangan perizinan kepada daerah masing-masing, khusus untuk wilayah yang steril dari ancaman bencana. Pemerintah kabupaten dan kota didorong bergerak cepat memproses izin di zona hijau yang memenuhi standar tata ruang.
”Pak Gubernur memberikan koridor saja. Bagi perumahan-perumahan yang tidak ada risiko banjir, risiko longsor, saya kira kabupaten/kota punya otoritas untuk menindaklanjuti,” kata Herman.
