ARUSJABAR.COM — Wali Kota Bandung Muhammad Farhan turun tangan menyelidiki dugaan penolakan pasien ibu hamil di Rumah Sakit Santo Yusup, Kota Bandung. Langkah tegas ini menyusul viralnya keluhan keluarga pasien di media sosial ihwal hambatan akses layanan medis darurat.
Farhan menegaskan, regulasi di Kota Bandung melarang keras fasilitas kesehatan menolak pasien, terutama dalam situasi mendesak. Kendati demikian, ia mengakui ada celah sosialisasi terkait mekanisme teknis klaim penjaminan BPJS Kesehatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang kerap memicu salah paham.
“Pada prinsipnya, di Kota Bandung tidak boleh ada penolakan pasien. Walaupun sebetulnya sekarang BPJS itu bukan menolak pasien,” ujar Farhan, Sabtu (14/11/2026).
Ia menjelaskan, penanganan di IGD tidak serta-merta seluruhnya otomatis di-cover BPJS Kesehatan. Pembiayaan tersebut sangat bergantung pada hasil diagnosis medis serta pemenuhan kriteria kegawatdaruratan yang ketat. Kompleksitas aturan inilah yang kerap membenturkan pasien dengan pihak rumah sakit.
Sampai saat ini, Pemerintah Kota Bandung belum mengantongi laporan komprehensif mengenai insiden di RS Santo Yusup. Farhan memastikan dirinya bakal segera berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan untuk menguak fakta di lapangan sebelum menentukan sanksi atau langkah lanjutan.
“Saya akan selidiki bersama Pak Kadinkes. Saya belum tahu, saya mesti tahu dulu kasusnya seperti apa. Saya belum dapat laporan,” tegasnya.





















