ARUSJABAR.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggenjot penerapan sistem perlindungan sosial (Perlinsos) berbasis digital secara merata di 27 kabupaten dan kota. Langkah ini diambil untuk memangkas kebocoran data sekaligus memastikan warga miskin tidak kehilangan hak bantuan akibat carut-marut administrasi.
Target ambisius dipatok dalam akselerasi ini. Penyaluran Perlinsos yang presisi diyakini mampu menyelesaikan separuh dari total persoalan kemiskinan di provinsi dengan populasi terpadat di Indonesia tersebut.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan hal itu saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Capaian Perlinsos Digital se-Jawa Barat di Plataran Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis, 12 November 2026. Rapat tersebut dihadiri langsung oleh 27 kepala dinas sosial dari seluruh wilayah kabupaten dan kota.
Dalam arahannya, Herman meminta jajaran birokrasi di tingkat daerah tidak memandang pengelolaan Perlinsos sekadar rutinitas administratif di atas meja. Menurut dia, akurasi pendataan berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dasar warga negara yang membutuhkan jaring pengaman sosial.
”Ini menyangkut nasib rakyat. Kalau tidak teradministrasi dengan baik, mereka tidak akan mendapatkan haknya,” kata Herman di hadapan para kepala dinas.
Persoalan klasik dalam penyaluran bantuan sosial di daerah selama ini kerap berkutat pada data yang tidak mutakhir. Kondisi ini memicu dua masalah sekaligus: warga yang berhak justru terlewat (exclusion error), sementara kelompok yang tidak layak malah tercatat sebagai penerima manfaat (inclusion error).





















