Transformasi menuju sistem digital diharapkan menjadi katup pengaman untuk menutup celah kesalahan tersebut. Dengan basis data yang terintegrasi secara digital di 27 daerah, pemerintah provinsi menargetkan proses verifikasi dan validasi berjalan lebih cepat, transparan, dan terukur.
Herman menilai optimalisasi Perlinsos merupakan instrumen paling strategis dalam peta jalan pengentasan kemiskinan di Jawa Barat. Intervensi negara melalui jaring pengaman sosial yang tepat sasaran akan langsung menyentuh akar kerentanan ekonomi masyarakat lapis bawah.
”Perlinsos bagian dari penanganan kemiskinan. Kalau masyarakat miskin mendapatkan Perlinsos, maka akan menangani setengahnya kemiskinan,” ujarnya.
Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengunci fokus sasaran pada kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 5. Dalam klasifikasi kesejahteraan sosial, kelompok desil 1 mencakup rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah atau miskin ekstrem, sedangkan desil 5 merupakan kelompok masyarakat rentan miskin yang berada tepat di ambang batas garis kemiskinan.
Penetapan sasaran hingga desil 5 ini bertujuan menjaga daya beli kelompok rentan agar tidak terperosok ke jurang kemiskinan baru saat terjadi guncangan ekonomi. Seluruh warga yang terdata dalam klaster ini diproyeksikan menjadi prioritas utama penerima manfaat program Perlinsos maupun bantuan sosial (bansos) reguler.
”Masyarakat desil 1 sampai 5 akan mendapatkan Perlinsos dan bansos. Dengan begitu, persoalan kemiskinan setengahnya bisa kita atasi,” kata Herman menegaskan.





















