Meski demikian, keberhasilan skema digitalisasi ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan kecepatan pembaruan data di tingkat paling bawah, mulai dari desa hingga kelurahan. Tanpa pemutakhiran data lapangan yang disiplin dari masing-masing pemerintah kabupaten dan kota, sistem digital berisiko hanya memindahkan masalah lama ke dalam platform baru.
Melalui koordinasi lintas wilayah di Gedung Sate ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menuntut komitmen penuh 27 dinas sosial daerah untuk segera menuntaskan integrasi data. Percepatan ini menjadi pertaruhan birokrasi Jawa Barat dalam membuktikan bahwa reformasi tata kelola data mampu berdampak langsung pada penyusutan angka kemiskinan di lapangan. (Yan AS)






















