Langkah ini sekaligus menjadi pagar betis guna menutup celah praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) yang kerap memanfaatkan momen perpanjangan kontrak aparatur negara.
“BKD berharap perpanjangan ini dibagikan langsung. Kedua, upaya mencegah agar tidak ada orang atau oknum yang mengatakan bahwa itu berbayar dan sebagainya,” ujar Dedi menegaskan.
Di luar urusan perpanjangan kontrak paruh waktu, Pemprov Jabar masih menahan diri terkait pembukaan formasi baru Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tahun mendatang. Pemerintah daerah memilih menunggu regulasi final dari pemerintah pusat sambil menghitung ketat kapasitas fiskal daerah.
Dedi memastikan, kebijakan rekrutmen baru nantinya tidak akan jorjoran. Jumlah formasi yang dibuka akan dikunci berdasarkan prinsip zero growth atau menyesuaikan jumlah pegawai yang pensiun. Tahun ini saja, sekitar 1.800 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Jabar memasuki masa purnatugas—sedikit di atas rata-rata pensiun tahunan yang berkisar 1.600 hingga 1.700 orang.
“Pengangkatan itu menyesuaikan dengan kondisi yang pensiun supaya tetap belanja pegawai itu di bawah 30 persen,” tutur Dedi.
Batasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Aturan ketat ini memaksa pemerintah daerah berpikir ulang sebelum mengangkat pegawai baru agar anggaran pembangunan tidak tergerus belanja rutin birokrasi.



















