Kondisi serupa juga membayangi nasib ribuan PPPK Paruh Waktu yang berharap naik kelas menjadi PPPK Penuh Waktu. Hingga kini, peluang alih status tersebut belum sepenuhnya terbuka lebar karena sangat bergantung pada skema pembiayaan dari pusat dan kelonggaran kas daerah.
Saat ini, kebijakan pusat baru memprioritaskan peralihan status dari paruh waktu menjadi penuh waktu khusus untuk formasi tenaga pendidikan yang dijadwalkan berjalan pada Januari mendatang. Bagi tenaga teknis, Pemprov Jabar memilih bersikap realistis dengan mengkaji terlebih dahulu dampak fiskal dari pengangkatan guru tersebut.
Jika beban anggaran pengangkatan tenaga pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat dan tidak menyedot pos anggaran daerah, barulah Pemprov Jabar memiliki ruang fiskal untuk mengangkat tenaga teknis paruh waktu menjadi penuh waktu.
“Nanti kita lihat dulu, pengangkatan yang Januari ke penuh waktu itu apakah berdampak juga dengan dana alokasinya, atau dana alokasinya tetap di Pemprov. Kalau dana alokasinya tetap di Pemprov, maka kita akan bisa pergunakan untuk peningkatan yang paruh waktu ke penuh waktu untuk tenaga teknis lainnya,” kata Dedi. ***



















