ARUSJABAR.COM — Capaian fisik dan statistik pembangunan daerah dinilai belum menjamin keadilan bagi warga di pelosok Jawa Barat. Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Dr. H. Tom Maskun, M.Pd., menyoroti masih tingginya ketimpangan akses pelayanan dasar, terutama di kawasan Jawa Barat bagian selatan yang terisolasi secara geografis.
​Tom menegaskan bahwa penguatan sektor pendidikan, kesehatan, serta perlindungan perempuan dan anak harus menjadi prioritas mendasar dalam setiap kebijakan pembangunan provinsi. Indikator kemajuan suatu daerah, kata dia, tidak boleh berhenti pada perubahan status administratif semata, melainkan wajib ditandai oleh peningkatan nyata kualitas hidup dan sumber daya manusia (SDM) di tingkat akar rumput.
​”Pembangunan daerah tidak cukup diukur dari perubahan status administratif atau capaian fisik. Pemerintah perlu memastikan masyarakat memperoleh akses yang memadai terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik,” ujar Tom saat memimpin kegiatan pengawasan pemerintahan di Desa Sukajadi, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur.
​Krusialnya Akses Sekolah di Jabar Selatan
​Salah satu titik krusial yang disuarakan legislator Fraksi PDI Perjuangan ini adalah keterbatasan fasilitas pendidikan jenjang SMA dan SMK. Menurutnya, jarak tempuh yang jauh serta minimnya daya tampung sekolah negeri di kawasan selatan kerap menjadi titik nadir yang memutus asa anak-anak perdesaan untuk melanjutkan jenjang pendidikan.
​”Kualitas layanan dasar berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan warga. Tanpa akses yang memadai, kesempatan anak untuk melanjutkan pendidikan akan selalu terhambat,” kata Tom.
​Tak hanya sektor pendidikan, persoalan ketimpangan juga menggerus sektor ekonomi perdesaan. Berdasarkan temuan reses di Kecamatan Cibinong, Tom mencatat deretan keluhan warga terkait kerusakan parah jalan penghubung antardesa serta minimnya intervensi teknologi, pelatihan, dan perbaikan jaringan irigasi bagi para petani lokal.
