ARUSJABAR.COM — Nama Rd. H. Holil Aksan Umarzen kembali muncul dalam isu pemekaran wilayah di Jawa Barat. Ketua Umum Paguyuban Masyarakat Garut Utara (PM Gatra) itu kini mendorong agar persiapan pembentukan Kabupaten Garut Utara tidak berhenti pada perjuangan membuka moratorium daerah otonomi baru.
Bagi Holil, pekerjaan besar justru harus dimulai sebelum status daerah baru ditetapkan. Konsep wilayah, calon ibu kota, tata ruang, infrastruktur, ekonomi hingga sumber daya manusia perlu disiapkan sejak awal.
“Jangan sampai kita mengejar minta dibuka moratorium. Setelah disahkan kita bingung mau berbuat apa,” kata Holil dalam kegiatan persiapan kajian kawasan calon ibu kota Kabupaten Garut Utara pada Agustus 2026.
Holil menilai pemekaran tidak semata-mata soal mengubah status administratif sebuah wilayah. Daerah baru harus memiliki fondasi pembangunan agar mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Gagasan itu muncul ketika perjuangan Garut Utara memasuki tahap yang semakin teknis. Pemutakhiran Kajian Kapasitas Daerah (Kapasda) yang dipaparkan pada Juni 2026 menyebut calon Kabupaten Garut Utara berada dalam kategori sangat layak.
Dalam kajian tersebut, Garut Utara memperoleh nilai 451 berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2007. Berdasarkan rancangan aturan pelaksana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, nilainya mencapai 400. Angka tersebut meningkat dibandingkan kajian pada 2021 yang mencatat nilai 354 dengan kategori layak.
