ARUSJABAR.COM — Bupati Garut Abdusy Syakur Amin angkat bicara soal tertundanya pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Garut. Ia menyebut penundaan tersebut merupakan bagian dari dinamika internal partai. Keputusan mengenai pelaksanaan Musda, kata dia, berada pada kewenangan DPD Partai Golkar Jawa Barat.
Syakur meminta dinamika tersebut tidak mengganggu soliditas partai. Menurut dia, Musda semestinya berlangsung dalam suasana kondusif agar proses musyawarah dapat menghasilkan kesepakatan yang diterima bersama.
“Yang penting soliditas tetap terjaga. Mungkin salah satunya menunggu suasana yang lebih nyaman. Karena bahasa Golkar kan mufakat untuk musyawarah,” ujar Syakur, Jumat, 11 September 2026.
Ia mengatakan penundaan Musda bukan hal yang berdiri sendiri. Dinamika serupa, menurut Syakur, juga terjadi di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat. Beberapa daerah bahkan memperoleh diskresi dalam proses penataan organisasi.
Bagi Syakur, kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses organisasi Partai Golkar memiliki mekanisme dan tahapan yang harus dilalui. Karena itu, ia meminta semua pihak menjaga komunikasi dan kebersamaan sembari menunggu keputusan resmi mengenai pelaksanaan Musda Golkar Garut.
Syakur juga menjelaskan mekanisme pemberian diskresi di internal Partai Golkar. Menurut dia, diskresi tidak diberikan secara langsung oleh satu tingkat kepengurusan. Ada proses pengajuan yang harus dilalui dari tingkat kabupaten hingga pusat.
