ARUSJABAR.COM — Bupati Garut Abdusy Syakur Amin angkat bicara soal tertundanya pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Garut. Ia menyebut penundaan tersebut merupakan bagian dari dinamika internal partai. Keputusan mengenai pelaksanaan Musda, kata dia, berada pada kewenangan DPD Partai Golkar Jawa Barat.
Syakur meminta dinamika tersebut tidak mengganggu soliditas partai. Menurut dia, Musda semestinya berlangsung dalam suasana kondusif agar proses musyawarah dapat menghasilkan kesepakatan yang diterima bersama.
“Yang penting soliditas tetap terjaga. Mungkin salah satunya menunggu suasana yang lebih nyaman. Karena bahasa Golkar kan mufakat untuk musyawarah,” ujar Syakur, Jumat, 11 September 2026.
Ia mengatakan penundaan Musda bukan hal yang berdiri sendiri. Dinamika serupa, menurut Syakur, juga terjadi di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat. Beberapa daerah bahkan memperoleh diskresi dalam proses penataan organisasi.
Bagi Syakur, kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses organisasi Partai Golkar memiliki mekanisme dan tahapan yang harus dilalui. Karena itu, ia meminta semua pihak menjaga komunikasi dan kebersamaan sembari menunggu keputusan resmi mengenai pelaksanaan Musda Golkar Garut.
Syakur juga menjelaskan mekanisme pemberian diskresi di internal Partai Golkar. Menurut dia, diskresi tidak diberikan secara langsung oleh satu tingkat kepengurusan. Ada proses pengajuan yang harus dilalui dari tingkat kabupaten hingga pusat.
Pengajuan dimulai dari DPD Partai Golkar kabupaten atau kota kepada DPD Partai Golkar Jawa Barat. Selanjutnya, usulan tersebut diteruskan kepada DPP Partai Golkar. Keputusan akhirnya ditetapkan melalui surat keputusan dari DPP.
“Kalau dukungan lainnya yang diberikan, mohon izin, pemberian diskresi itu melalui satu proses, mulai dari pengajuan dari DPD kabupaten Garut ke DPD provinsi, kemudian ke DPP. Jadi SK-nya dari DPP,” kata Syakur.
Pernyataan itu sekaligus menegaskan bahwa penentuan waktu dan berbagai keputusan terkait Musda tidak sepenuhnya berada di tingkat DPD Partai Golkar Kabupaten Garut. Ada jenjang kewenangan yang harus dilalui sebelum keputusan organisasi ditetapkan.
Syakur berharap proses tersebut tidak berkembang menjadi persoalan yang mengganggu konsolidasi. Ia menilai kepentingan menjaga keutuhan organisasi harus menjadi perhatian utama dalam menghadapi dinamika menjelang Musda.
Menurut dia, musyawarah membutuhkan suasana yang memungkinkan seluruh pihak mencari titik temu. Karena itu, penundaan dapat dipandang sebagai kesempatan untuk menyiapkan kondisi yang lebih kondusif sebelum forum pengambilan keputusan digelar.
Ia menekankan bahwa keputusan akhir tetap berada pada mekanisme organisasi Partai Golkar. Pemerintah daerah, kata Syakur, tidak berada pada posisi menentukan agenda internal partai.
Dengan demikian, pelaksanaan Musda Golkar Garut masih menunggu proses di tingkat organisasi yang lebih tinggi. Di tengah penundaan tersebut, Syakur berharap seluruh pihak tetap menjaga soliditas hingga keputusan resmi mengenai Musda ditetapkan.
“Yang penting soliditas tetap terjaga,” ujar Syakur. (Yuyus)
