ARUSJABAR.COM — Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat memastikan tidak akan tinggal diam menghadapi tekanan politik dan administratif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat. Aliansi tengah merumuskan jawaban resmi untuk merespons surat Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karyaguna yang menuntut pertanggungjawaban atas insiden penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Alih-alih langsung meminta maaf, aliansi memilih mengambil langkah taktis dengan menggandeng para pakar hukum. Surat balasan baru akan dikirim setelah mereka berkonsultasi dengan para tokoh penanda tangan pernyataan sikap guna menakar aspek legalitas dari tuntutan dewan.
”Kami akan menjawab secara resmi Surat Ketua DPRD itu. Tapi kami akan mengkonsultasikan dulu dengan tokoh-tokoh yang menandatangani pernyataan sikap. Khususnya yang berlatar belakang hukum,” kata Ketua Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat Andri Kantaprawira, Jumat, 13 November 2026.
Ketegangan ini dipicu oleh surat DPRD Jabar bernomor 3423/PR.01.01/DPRD yang terbit pada hari yang sama. Melalui dokumen yang diteken Buky Wibawa tersebut, pimpinan dewan mendesak aliansi bertanggung jawab penuh dan menyampaikan klarifikasi terbuka kepada publik dalam tenggat waktu ketat: 1×24 jam.
Andri menolak narasi bahwa penurunan foto orang nomor dua di Indonesia itu merupakan bagian dari skenario aksi mereka. Menurut dia, insiden tersebut terjadi di luar agenda resmi penyampaian aspirasi. Seluruh rangkaian audiensi telah rampung saat peristiwa itu berlangsung.
Kronologinya bermula ketika para peserta memasuki sesi foto bersama di penghujung pertemuan. Kapasitas ruangan yang sempit memaksa sebagian anggota rombongan mencari celah berdiri di barisan belakang. Di tengah situasi ruangan yang padat itulah, muncul rombongan susulan dan memicu insiden pencopotan bingkai foto.





















