ARUSJABAR.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi memperpanjang masa kerja 22.984 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu untuk tahun anggaran 2027. Angka ini menyusut dibandingkan periode sebelumnya yang menembus lebih dari 23.000 pegawai.
Penyusutan ratusan kursi tersebut dipicu oleh kombinasi faktor alamiah dan sanksi internal. Sepanjang setahun terakhir, puluhan hingga ratusan pegawai tercatat memasuki batas usia pensiun, mengundurkan diri atas kemauan sendiri, hingga diberhentikan akibat pelanggaran disiplin.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Dedi Sopandi, mengonfirmasi tren penurunan jumlah pegawai tersebut. Menurut dia, dinamika personal turut memengaruhi angka pengunduran diri di lapangan, seperti pegawai yang harus berpindah domisili mengikuti pasangan setelah menikah.
“Ada dalam kurun waktu setahun ini mereka pensiun, yang kedua, ada yang terkena hukuman disiplin, dan ada yang mengundurkan diri dari PPPK paruh waktu,” kata Dedi di Kota Bandung.
Guna memastikan status kepegawaian puluhan ribu pekerja tersebut segera tuntas, BKD Jabar mulai mendistribusikan Surat Keputusan (SK) perpanjangan kontrak secara bertahap berdasarkan klaster wilayah. Wilayah Cirebon dan Sumedang tercatat telah lebih dulu menerima dokumen tersebut.
Distribusi kemudian berlanjut menyasar wilayah Bandung pada Rabu, 18 November 2026, disusul Kota Cimahi, sebelum merambah seluruh daerah lain di Jawa Barat. Penyerahan dokumen secara langsung ke tangan pegawai sengaja dipilih BKD Jabar bukan sekadar untuk efisiensi birokrasi.



















