ARUSJABAR.COM — Aliansi serikat pekerja di Jawa Barat mendesak Gubernur Dedi Mulyadi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4,1 juta. Besaran upah tersebut dinilai menjadi batas minimal untuk mengakomodasi standar kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja di wilayah tersebut.
Tuntutan itu disuarakan ratusan massa buruh saat mengawal rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu, 18 November 2026. Rapat pleno ini merupakan tahapan krusial untuk merumuskan rekomendasi besaran UMP sebelum diserahkan kepada gubernur untuk disahkan.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Barat, Dadan Sudiana, menyatakan pengerahan massa bertujuan memastikan aspirasi pekerja masuk dalam pertimbangan formal dewan pengupahan. Menurut dia, penentuan standar upah tidak boleh terjebak pada hitung-hitungan administratif semata, melainkan harus bertumpu pada realitas biaya hidup harian pekerja, mulai dari kebutuhan pangan, tempat tinggal, hingga pendidikan keluarga.
“Hari ini kita aksi pengawalan sidang pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat. Dewan Pengupahan melaksanakan rapat pleno untuk penetapan upah minimum provinsi,” kata Dadan di sela aksi.
Aksi di pusat pemerintahan Jawa Barat itu melibatkan gabungan sejumlah elemen pekerja dari berbagai kabupaten dan kota. Selain KSPI Jawa Barat, massa berasal dari Konfederasi Serikat Buruh (KSB), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Serikat Pekerja Mandiri (SPM), Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (FSPKEP) KSPI Jawa Barat, serta serikat pekerja sektor industri lainnya.
Di luar isu UMP, kalangan buruh turut menyoroti mekanisme penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Massa mendesak Dedi Mulyadi bersikap lebih cermat dalam menyusun regulasi upah sektoral agar polemik hukum pada periode sebelumnya tidak kembali terulang.




















