Sebagai konteks, penetapan UMSK di Jawa Barat sebelumnya sempat memicu sengketa hukum hingga bergulir ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gubernur Jawa Barat kemudian menerbitkan surat keputusan baru untuk mencabut aturan lama sebagai bentuk kepatuhan terhadap putusan pengadilan tersebut.
Dadan mengapresiasi langkah korektif pemerintah provinsi yang telah mengeksekusi putusan PTUN. Namun, ia mengingatkan agar kesalahan prosedural maupun substansial dalam penerbitan surat keputusan upah sektoral tidak lagi terjadi pada penetapan tahun ini.
“Kita berharap ke depan Gubernur tidak lagi mengulangi kesalahan ketika menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota di Jawa Barat. Kita berterima kasih karena putusan PTUN sudah dilaksanakan dan Gubernur mengeluarkan SK baru yang mencabut SK lama,” ujar Dadan.
Rangkaian pengawalan buruh dipastikan tidak berhenti pada sidang pleno Dewan Pengupahan. Serikat pekerja berencana terus memantau proses perumusan kebijakan hingga tenggat akhir penetapan resmi oleh gubernur.
Berdasarkan jadwal tahapan pengupahan yang disampaikan Dadan, Gubernur Jawa Barat dijadwalkan menetapkan besaran UMP dan UMSK selambat-lambatnya pada 21 November 2026. Jika rekomendasi dewan maupun keputusan akhir gubernur dinilai jauh dari standar kelayakan hidup, gelombang aksi lanjutan disiapkan sebagai bentuk tekanan politik pekerja.
“Kita akan terus mengawal dengan aksi-aksi agar Gubernur nanti menetapkan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral sesuai dengan kebutuhan hidup layak di Jawa Barat,” kata Dadan menegaskan.
Hingga rapat pleno berlangsung, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun unsur pengusaha di Dewan Pengupahan terkait respons atas tuntutan nominal Rp 4,1 juta tersebut. Pembahasan internal masih bergulir untuk menyelaraskan formula pengupahan sebelum draf rekomendasi final dikirimkan ke meja gubernur. ***




















