Menu ✖

Kabar Terbaru

Berita

Buruh Jawa Barat Tuntut UMP 2027 Rp 4,1 Juta, Desak Dedi Mulyadi Tak Ulangi Polemik UMSK

badge-check

Buruh Jabar mendesak penetapan UMP 2027 sebesar Rp4,1 juta. Angka tersebut dinilai mencerminkan kebutuhan hidup layak (KHL) di Jawa Barat. Perbesar

Buruh Jabar mendesak penetapan UMP 2027 sebesar Rp4,1 juta. Angka tersebut dinilai mencerminkan kebutuhan hidup layak (KHL) di Jawa Barat.

Sebagai konteks, penetapan UMSK di Jawa Barat sebelumnya sempat memicu sengketa hukum hingga bergulir ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gubernur Jawa Barat kemudian menerbitkan surat keputusan baru untuk mencabut aturan lama sebagai bentuk kepatuhan terhadap putusan pengadilan tersebut.

Dadan mengapresiasi langkah korektif pemerintah provinsi yang telah mengeksekusi putusan PTUN. Namun, ia mengingatkan agar kesalahan prosedural maupun substansial dalam penerbitan surat keputusan upah sektoral tidak lagi terjadi pada penetapan tahun ini.

“Kita berharap ke depan Gubernur tidak lagi mengulangi kesalahan ketika menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota di Jawa Barat. Kita berterima kasih karena putusan PTUN sudah dilaksanakan dan Gubernur mengeluarkan SK baru yang mencabut SK lama,” ujar Dadan.

Rangkaian pengawalan buruh dipastikan tidak berhenti pada sidang pleno Dewan Pengupahan. Serikat pekerja berencana terus memantau proses perumusan kebijakan hingga tenggat akhir penetapan resmi oleh gubernur.

Berdasarkan jadwal tahapan pengupahan yang disampaikan Dadan, Gubernur Jawa Barat dijadwalkan menetapkan besaran UMP dan UMSK selambat-lambatnya pada 21 November 2026. Jika rekomendasi dewan maupun keputusan akhir gubernur dinilai jauh dari standar kelayakan hidup, gelombang aksi lanjutan disiapkan sebagai bentuk tekanan politik pekerja.

“Kita akan terus mengawal dengan aksi-aksi agar Gubernur nanti menetapkan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral sesuai dengan kebutuhan hidup layak di Jawa Barat,” kata Dadan menegaskan.

Hingga rapat pleno berlangsung, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun unsur pengusaha di Dewan Pengupahan terkait respons atas tuntutan nominal Rp 4,1 juta tersebut. Pembahasan internal masih bergulir untuk menyelaraskan formula pengupahan sebelum draf rekomendasi final dikirimkan ke meja gubernur. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Tarik Ulur UMP Jawa Barat 2027: Dedi Mulyadi Kantongi Angka, Buruh Tuntut 80 Persen KHL

20 Nov 2026 - 02:07 WIB

Tarik Ulur UMP Jawa Barat 2027: Dedi Mulyadi Kantongi Angka, Buruh Tuntut 80 Persen KHL

Jawa Barat Tawarkan 135 Proyek Senilai Rp336 Triliun di WJIS 2026

19 Nov 2026 - 22:42 WIB

Jawa Barat Tawarkan 135 Proyek Senilai Rp336 Triliun di WJIS 2026

Dua Jurus Jawa Barat Mempertahankan Tahta Inovasi dan Insentif Pusat

19 Nov 2026 - 09:54 WIB

Dua Jurus Jawa Barat Mempertahankan Tahta Inovasi dan Insentif Pusat

Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, Polda dan Pemprov Jabar Siagakan Pasukan Gabungan hingga Komunitas Offroad

19 Nov 2026 - 09:19 WIB

Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, Polda dan Pemprov Jabar Siagakan Pasukan Gabungan hingga Komunitas Offroad

Jerat Utang dan Gugatan Ratusan Miliar Membayangi Mitra Dapur Program Makan Bergizi Gratis

18 Nov 2026 - 22:06 WIB

Jerat Utang dan Gugatan Ratusan Miliar Membayangi Mitra Dapur Program Makan Bergizi Gratis
Trending di Berita