ARUSJABAR.COM — Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Barat sepakat menahan diri untuk tidak terburu-buru mengeksekusi opsi utang daerah senilai Rp 3,4 triliun ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Kendati persetujuan prosedural dari parlemen daerah sudah mengantongi lampu hijau, skema pembiayaan darurat ini masih berstatus menggantung sembari menunggu kepastian pencairan dana dari pemerintah pusat.
Langkah meminjam ke BUMN pembiayaan infrastruktur tersebut disiapkan sebagai penambal celah fiskal untuk mengakselerasi pembangunan daerah. Namun, Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna menegaskan bahwa keputusan akhir kini berada di tangan eksekutif, terutama dengan mempertimbangkan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer ke Daerah (TKD) yang masih tertahan di Jakarta.
”Dewan pada dasarnya sudah menyetujui. Tinggal nanti langkah-langkah berikutnya ada di eksekutif,” kata Buky. Menurut dia, peminjaman ini bersifat tentatif sebagai antisipasi atas dana daerah yang belum dikucurkan pusat. “Sebetulnya kita punya anggaran yang masih tersimpan di pemerintah pusat. Jika nanti anggarannya turun, bisa jadi pinjamnya tidak jadi.”
Skenario utang ini mengemuka di tengah tekanan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat tahun 2026 yang menembus angka Rp 5,7 triliun. Buky membantah tudingan bahwa besarnya angka defisit dan rencana pinjaman ke PT SMI menjadi sinyal bangkrutnya keuangan Jawa Barat. Ia mengklaim kondisi fiskal masih terukur seiring kalkulasi potensi pendapatan daerah dari sektor pajak.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memilih pasang kuda-kuda. Ia menegaskan tidak akan gegabah mencairkan dana pinjaman sebelum memperoleh peta kekuatan kas daerah yang presisi, termasuk beban proyek terikat kontrak hingga akhir tahun. Sikap berhati-hati ini diambil untuk menghindari beban bunga yang justru menekan keuangan daerah di kemudian hari.
”Opsi pinjaman tetap kita pegang, tapi dalam praktiknya jangan asal mencairkan jika tidak benar-benar dibutuhkan,” ujar Dedi. Menurutnya, perhitungan cermat wajib dilakukan agar tak ada anggaran yang mengendap sia-sia. “Jangan sampai kita meminjam uang tapi tidak dimanfaatkan secara efektif, akhirnya rakyat yang rugi bayar bunga.”
Dedi menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk memperketat prioritas belanja. Postar anggaran dipastikan fokus pada kewajiban dasar dan mengikat, seperti gaji ASN dan PPPK, jaminan BPJS Kesehatan warga, hingga operasional pelayanan publik.
Saat ini, Pemprov Jawa Barat mengintensifkan lobi dengan Kementerian Keuangan agar hak bagi hasil pajak dapat cair pada triwulan akhir 2026. Kepastian transfer dana dari pusat pada periode Oktober hingga Desember mendatang akan menjadi kartu penentu: apakah Jawa Barat terpaksa berutang ke PT SMI, atau mampu bertahan dengan kas sendiri. ***
