“Setelah laporan masuk, dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial Jabar. Jika valid, fasilitas kesehatan tingkat pertama melakukan kunjungan lapangan untuk memutuskan apakah pasien perlu dirawat di RS Jiwa Jabar atau rumah sakit rujukan lainnya,” ujar Adi.
Selain itu, transparansi layanan turut dibuka bagi publik. Masyarakat dapat memantau perkembangan penanganan secara mandiri hanya dengan memasukkan nomor tiket atau NIK pada aplikasi yang sama.
Komitmen Rawat Hingga Sembuh
Selain menertibkan administrasi dan alur rujukan, Pemprov Jabar mematok target perawatan tuntas. Pasien ODGJ dipastikan akan mendapat pengobatan hingga sembuh total sebelum dipulangkan kepada pihak keluarga.
“Kalau keluarganya tidak menerima atau obatnya mahal, Pemprov akan bantu sampai selesai. Kita tidak akan lepas tangan di tengah jalan,” kata Dedi menegaskan.
Akumulasi data yang masuk melalui platform digital ini selanjutnya akan dijadikan basis perencanaan strategis. Pemerintah memproyeksikan data tersebut untuk kebutuhan alokasi anggaran obat, penambahan kapasitas tempat perawatan, hingga perancangan program rehabilitasi sosial jangka panjang.
Melalui transformasi digital ini, Pemprov Jabar menargetkan standar pelayanan sosial yang lebih cepat, terukur, dan humanis. Upaya ini diharapkan mampu mengakhiri sepenuhnya problem klasik ODGJ terlantar di jalanan Jawa Barat. (Yan AS)





















