ARUSJABAR.COM — Pemerintah Kabupaten Bekasi resmi menyandang predikat Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Kebijakan ini memastikan seluruh warganya terlindungi skema pembiayaan BPJS Kesehatan yang ditanggung penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengapresiasi langkah strategis tersebut. Menurut dia, kebijakan ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menghapus hambatan finansial bagi masyarakat yang membutuhkan akses pengobatan.
”Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang menanggung pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat merupakan langkah konkret untuk memastikan warga mendapatkan akses pengobatan tanpa terkendala biaya,” ujar Dedi, Jumat, 13 November 2026.
Program di Kabupaten Bekasi ini merupakan turunan dari penguatan kesepakatan kolektif antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota.
Skema ini menyempurnakan nota kesepahaman (MoU) layanan kesehatan gratis cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di 86 rumah sakit. Kabupaten Bekasi memperkuatnya dengan mendaftarkan seluruh warganya ke dalam jaminan BPJS Kesehatan aktif.
Meski demikian, Dedi mengingatkan bahwa kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memiliki batasan penjaminan. Sejumlah tindakan medis dan jenis pengobatan kerap kali tidak sepenuhnya terakomodasi oleh sistem pembiayaan BPJS.























