Untuk menutup celah tersebut, Pemprov Jawa Barat bersama seluruh kepala daerah tingkat II mengikat komitmen dengan puluhan rumah sakit mitra. Tujuannya jelas: memberikan jaminan pengobatan tanpa batas biaya bagi warga.
”Tidak semua BPJS cover pengobatan warga. Ada jenis-jenis yang tidak bisa, ada batasan yang tidak bisa ter-cover. Itulah makna Pemprov Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten serta kota menandatangani kesepakatan dengan seluruh rumah sakit,” kata Dedi.
“Pemerintah memberikan jaminan pengobatan tanpa limit biaya,” tambahnya.
Mantan Bupati Purwakarta yang akrab disapa KDM ini menegaskan, orientasi utama negara dalam pelayanan publik adalah menembus segala keterbatasan birokrasi maupun pembiayaan. Negara, kata dia, tidak boleh sekadar hadir di atas kertas dengan batasan administratif, melainkan harus hadir secara mutlak dalam memberikan pelayanan kemanusiaan.
”Negara hanya hadir dengan batasan. Negara tidak boleh hadir dalam batasan. Negara harus hadir dalam ketidakterbatasan layanan. Itu prinsip,” tegasnya.
Selain jaminan tindakan medis di fasilitas kesehatan, Dedi mengingatkan pentingnya perhatian terhadap pasien dengan perawatan jangka panjang. Pengidap penyakit berat yang membutuhkan penanganan rutin—seperti kemoterapi atau cuci darah—memerlukan dukungan holistik karena proses pengobatan kerap mengganggu produktivitas dan sumber penghasilan keluarga.























