”Undangan tersebut tidak ada kaitannya dengan persoalan cawapres. Urusan cawapres adalah urusan presiden,” kata Dedi Mulyadi menegaskan sikapnya, Sabtu, 14 November 2026.
Dalam konteks ketatanegaraan, mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden memang menempatkan presiden sebagai pemegang hak inisiatif pengusulan nama calon sebelum diproses oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Kendati demikian, kemunculan para elite maupun kepala daerah di lingkungan Istana di tengah situasi politik yang dinamis kerap ditafsirkan publik sebagai sinyal penjajakan kekuasaan.
Merespons pembacaan politik tersebut, Dedi menyatakan sama sekali tidak memikirkan siapa figur yang kelak akan mengisi posisi wakil presiden mendampingi Prabowo.
Ia memilih tidak larut dalam spekulasi politik tingkat nasional dan mengklaim seluruh perhatiannya kini tercurah untuk mengurus pemerintahan di Jawa Barat.
Menurut Dedi, memimpin provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia menuntut kerja nyata dan fokus penuh. Ia mematok target penyelesaian berbagai persoalan mendasar warga Jawa Barat dalam kurun waktu dua tahun ke depan.





















